Selasa, 03 November 2009

E- Government



"Electronic Government"
~Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik
Berbasis Teknologi Digital~

Oleh:

Prof. Ir. Richardus Eko Indrajit, M.Sc., M.B.A., Ph.D.

Alumni Harvard University, Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer PERBANAS, Jakarta

Dosen di: Universitas Indonesia, Universitas Bina Nusantara, Curtin University of Technology, Universitas Pelita Harapan, IPMI, Monash University, Universitas Trisakti, Edith Cowan University, University Atmajaya, dan Stimik Veritas.


E-mail: eko@indrajit.org
Web Site: http://www.indrajit.org
Hp: +62 21 (818) 925-926
“Untuk Semua rekan-rekan di Pemerintahan yang sedang giat mengmbangkan e-Government demi kemajuan negeri ini”

1. Definisi dan Manfaat Utama e-Government
2. Konsep dan Visi e-Government
3. Elemen Sukses Pengembangan e-Government
4. Tiga Tantangan Besar e-Government
5. Jenis-jenis Pelayanan Pada e-Government
6. Onsep Transformasi e-Government
7. Empat Tipe Relasi e-Government
8. Evolusi Menuju e-Government
9. Perubahan Paradigma Manajemen Pemerintahan
10. Elemen Sukses Manajemen Proyek e-Government
11. Konsep Managing For Excellence (Mfe)
12. Strategi Menjangkau Masyarakat Malalui Kanal Akses
13. Citizen Interaction Center
14. Anatomi Arsitektur Aplikasi Pada Sektor Publik
15. Arsitektur Three-Tier pada E-Government
16. Information Value Chain
17. Konsep Metadata dalam e-Government
18. Spuluh Prinsip Entrepreneurial Government
19. E-Government Capacity Check
20. Konsorsium Pelaksana Proyek Pengembangan E-Government
21. Menentukan Prioritas Portofolio Proyek e-Government
22. Menjalin Mitra dengan Kalangan Bisnis
23. Koordinator Nasional Proyek E-Government
24. Implementasi Konsep Digital Park
25. Penerapan Aplikasi E-Tendering di Pemerintahan

C. E-GOVERNMENT: PELAYANAN PUBLIK BERBASIS TEKNOLOGI DIGITAL

  1. 1.Definisi dan Manfaat Utama E-Government (6 pages)

  2. 2.Konsep dan Visi E-Government (7 pages)

  3. 3.Elemen Sukses Pengembangan E-Government (6 pages)

  4. 4.Tiga Tantangan Besar E-Government (9 pages)

  5. 5.Jenis-Jenis Pelayanan pada E-Government (7 pages)

  6. 6.Konsep Transformasi E-Government (6 pages)

  7. 7.Empat Tipe Relasi E-Government (6 pages)

  8. 8.Evolusi Menuju E-Government (6 pages)

  9. 9.Perubahan Paradigma Manajemen Pemerintahan (8 pages)

  10. 10.Elemen Sukses Manajemen Proyek E-Government (8 pages)

  11. 11.Konsep Managing for Excellence (5 pages)

  12. 12.Strategi Menjangkau Masyarakat melalui Kanal Akses (8 pages)

  13. 13.Citizen Interaction Center (4 pages)

  14. 14.Anatomi Arsitektur Aplikasi pada Sektor Publik (7 pages)

  15. 15.Arsitektur Three Tier pada E-Government (5 pages)

  16. 16.Information Value Chain (7 pages)

  17. 17.Konsep Metadata dalam E-Government (5 pages)

  18. 18.Sepuluh Prinsip Entrepreneurial Government (6 pages)

  19. 19.E-Government Capacity Check (7 pages)

  20. 20.Konsorsium Pelaksana Proyek Pengembangan E-Government (5 pages)

  21. 21.Menentukan Prioritas Portofolio Proyek E-Government (5 pages)

  22. 22.Menjalin Mitra dengan Kalangan Bisnis (5 pages)

  23. 23.Koordinator Nasional Proyek E-Government (5 pages)

  24. 24.Implementasi Konsep Digital Park (8 pages)

  25. 25.Penerapan Konsep E-Tender di Pemerintahan (9 pages)

  26. 26.Masalah E-Readiness di Benua Afrika (7 pages)

  27. 27.Introspeksi Penerapan E-Government di Pemerintahan (22 pages)

  28. 28.Penerapan Konsep Business Process Reengineering di Lembaga Pemerintah (13 pages)

  29. 29.Aplikasi Alat Ukur BSC pada E-Government (7 pages)

  30. 30.Alat Ukur Kinerja dan Efektivitas Website Wakil Rakyat (6 pages)

  31. 31.Penerapan Konsep E-Demokrasi di Kongres Amerika (6 pages)

  32. 32.Tahapan Inisiatif E-Governent di Michigan (8 pages)

  33. 33.Pembangunan Jaringan Tenaga Kerja Nasional (8 pages)

  34. 34.Pembayaran Pajak Secara Online di California (8 pages)

  35. 35.Kiat Pemerintah Colorado Belajar dari Sektor Swasta (8 pages)

  36. 36.Perencanaan dan Pengembangan E-City di Toronto (7 pages)

  37. 37.Kerangka Implementasi E-Government di Mancaster (8 pages)

  38. 38.Solusi Pemerintah Inggris Membangun Kerangka Interoperability (7 pages)

  39. 39.Penerapan GIS di Badan Pertanahan Nasional Swedia (7 pages)

  40. 40.Enam Strategi Utama pada Master Plan Komisi E-Malta (7 pages)

  41. 41.Portal Canggih Layanan Oline di Bremen (6 pages)

  42. 42.Pengembangan Kartu Identitas Unik Negara Italia (6 pages)

  43. 43.Strategi Mengembangkan Komunitas Berbasis Informasi di Estonia (7 pages)

  44. 44.Rencana Strategis Modernisasi Masyarakat Wina (6 pages)

  45. 45.Strategi Penerapan E-Government di Yordania (9 pages)

  46. 46.Cara Brunei Menuju Masyarakat Berbasis Elektronik (10 pages)

  47. 47.Kebangkitan Teknologi Informasi Negara China (9 pages)

  48. 48.Menuju Komunitas Digital E-Business di Hong Kong (7 pages)

  49. 49.Ambisi India Menjadi Negara Adi Daya di Bidang Teknologi Informasi (7 pages)

  50. 50.Strategi Korea Membangun Information Superhighway (10 pages)

  51. 51.Multimedia Super Corridor sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Negara Malaysia (11 pages)

  52. 52.Pendekatan Terintegrasi Teknologi Informasi di Singapura (9 pages)

  53. 53.Transformasi Sosial Ekonomi Negara Taiwan (7 pages)

  54. 54.Kebijakan Strategis Teknologi Informasi Negara Thailand (6 pages)

  55. 55.Prioritas Pengembangan E-Government di Australia (6 pages)

  56. 56.Prinsip Dasar E-Government di New South Wales (7 pages)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar