Inovasi Indonesia

Buku Panduan KIN

Download

Oleh: Prof. Dr. Ir. Zuhal MSc EE. (lahir di Cirebon, Jawa Barat, 5 Mei 1941; umur 71 tahun) adalah mantan Menteri Riset dan Teknologi era Kabinet Reformasi Pembangunan dan mantan Direktur Utama PLN.

Juga sebagai Guru Besar Elektro Teknik yang meniti karier sebagai dosen dan peneliti Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Indonesia (UI). Pendidikan tingginya ditempuh di ITB, University of Southern California, dan University of Tokyo. Di bidang Riset dan Pengembangan Teknologi, ia pernah menjabat Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi (BPPT) dan Ketua Dewan Riset Nasional (DRN). 

Di bidang korporat, ia pernah bertugas menjadi Direktur Utama (CEO) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), saat terjadi krisis listrik tahun 1992–1995. Sedangkan sebagai Pejabat Negara, ia diangkat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi (Meneg Ristek) pada Kabinet Reformasi, setelah sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Jendral Listrik dan Pengembangan Energi. Dengan pengalamannya berkiprah di ranah akademis, bisnis, dan pemerintahan (triple helix) itu,ia merupakan salah seorang pendorong kuat terwujudnya Sistem Inovasi Nasional (SINAS) di Indonesia. 

Saat ini ia adalah Rektor Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) dan Ketua Komite Inovasi Nasional (KIN). Zuhal adalah Guru Besar Elektroteknik pada Fakultas Teknik, Universitas Indonesia (FT-UI).

Indonesia adalah negara kepualauan terbesar di dunia terdiri lebih dari 13.000 pulau membentang seperti zamrud khatulistiwa, dan dikenal sebagai satu-satunya Benua Maritim di dunia. Benua maritim dengan sumber daya alam yang berlimpah ini adalah anugrah dan merupakan keuntungan komparatif untuk mendukung negara indonesia yang makmur.

Namun, kita harus mengelola anugrah ini secara berkesinambungan ekonomi indonesia sangant bergantung kepada eksplotasi sumber daya alam (keunggulan komparatif) dan sedikit sekali menggunakan keunggulan kompetitif. Padahal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, kita harus menggembangkan keunggulan kompotitif dengan selalu berinovasi. Presiden Republik Indonesia, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, merespon tantangan di atas dengan membentuk Komite Inovasi nasional pada tanggal 15 Juni 2010. KIN- sebuah badan independen yang terdiri dari 30 orang intelektual yang dipilih secara langsung oleh Presiden- diharapkan dapat memacu inovasi dengan: 

1) memberikan rekomendasi tentang kebijakan inovasi dengan prinsip "out of the box, but within the system", 

2) memperkuat kerja sama inter-sektoral antara aktor-aktor inovasi; 

3) memonitor implementasi kebijakan pemerintah tentang inovasi. Tugas- tugas ini dilaksanakan untuk memperkuat Sistem Inovasi Nasional yang pada saat ini belum berjalan dengan baik.

Tidak ada resep yang sederhana bagi indonesia untuk mengubah posisinya dari factor driven economy menjadi innovation driven economy. Pada tahun pertama, KIN secara strategis telah memposisikan dirinya sebagai organisasi kunci untuk mempromosikan pentingnya inovasi di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dengan memperkenalkan inisiatif inovasi 1-747. 

Inisiatif ini menekankan pada empat aspek utama, yaitu: meningkatkan dana R&D sebesar 1% dari GDP secara bertahap sampai tahun 2014 untuk membangkitkan inovasi; tujuh strategi untuk memperbaiki ekosistem inovasi; empat wahana industri untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi; dan tujuh sasaran visi indonesia 2025. 

Pemerintah menargetkan indonesia menjadi negara maju pada tahun 2025 dengan meluncurkan Master Plan Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Indonesia(MP3EI) sebagai pelengkap RPJPN. KIN berkepentingan untuk menjamin semua aspek inovasi tercakup dalam seluruh program MP3EI sehingga terjadi perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat yang berkesimambungan. 

Ketika kita berjuang mencapai kesejahteraan yang merata, tantangan utamanya adalah kita haru menjaga kesinambungan lingkungan. di sinilah inovasi menjadi sangat penting. Masa depan indonesia pada akhirnya bergantung kepada kemampuan kita berinovasi, bukan mengeksplotasi. KIN bertanggung jawab untuk menjadikan hal ini menjadi salah satu kebijakan nasional indonesia.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa merestui usaha kita mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi negara yang kita cintai.

INDONESIA