DALAM KONTEKS PENGEMBANGAN WILAYAH
PENDAHULUAN
Salah satu persoalan berat yang harus dihadapi bangsa kita saat ini adalah disparitas atau kesenjangan pertumbuhan regional, khususnya “ketertinggalan Kawasan Timur Indonesia (KTI) jika dibandingkan dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI) dalam berbagai hal yang menyangkut hasil dan pemerataan pembangunan.
Dalam kerangka tersebut GBHN 1999 telah mengamatkan bahwa pengembangan perekonomian perlu didasarkan pada keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris sesuai dengan kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah terutama pada kegiatan pertanian, industri kecil dan kerajinan rakyat. Realiasasi hal ini antara lain adalah melalui pendekatan pembangunan wilayah dengan didasarkan pada keunggulan dan potensi masing-masing daerah dan percepatan pertumbuhan KTI, daerah perbatasan, terpencil, terisolasi dan tertinggal lainnya agar tercipta keserasian perkembangan antar daerah.
Hal ini dapat dicapai dengan upaya pengembangan wilayah yang merupakan upaya pembangunan salah satu wilayah atau daerah, guna tercapainya kesejahteraan masyarakat (people prosperity), melalui pemanfaatan sumber daya (alam, manusia, buatan, kelembagaan kemasyarakatan dan teknologi), secara optimal, efektif dan efisien, sinergi serta berkelanjutan, dengan cara menggerakkan kegiatan ekonomi, perlindungan lingkungan dan pembentukan pusat-pusat pelayanan, serta penyediaan prasarana dan sarananya.
Pendekatan dalam mewujudkan upaya tersebut, dalam konteks ruang wilayah adalah melalui penataan ruang, sesuai dengan PP No. 47 tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), yang bertujuan untuk mengembangkan pola pemanfaatan dan pembentukan struktur ruang wilayah nasional, maupun regional, yang dilaksanakan pada kawasan-kawasan budidaya dan lindung, baik di darat maupun di laut dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip holistik, koordinatif, efisien dan efektif.
Kebijaksanaan tersebut meliputi upaya-upaya pengembangan kegiatan sosial ekonomi di kawasan-kawasan dalam wilayah daratan maupun lautan agar kegiatan tersebut sesuai dengan potensinya serta pembangunan infrastruktur pendukungnya.
Pendekatan pembangunan wilayah dengan didasarkan pada keunggulan dan potensi wilayah merupakan pendekatan Pengembangan Kawasan Andalan, yaitu kawasan yang diprioritaskan pengembangannya di dalam kawasan budidaya, sehingga diharapkan pengembangan kawasan-kawasan andalan tersebut dapat mengenerate pertumbuhan wilayah di sekitarnya.
Didalam RTRWN telah diidentifikasi terdapat 108 kawasan andalan darat (KBI : 55 kawasan, KTI : 53 kawasan) dan 33 kawasan andalan laut (KBI : 16 kawasan : KTI : 17 kawasan). Adanya kawasan andalan darat dan kawasan andalan laut tersebut mempunyai makna dalam rangka pembangunan nasional tidak hanya dikembangkan kawasan-kawasan yang terdapat di darat saja, akan tetapi juga kawasan-kawasan andalan yang terdapat di laut. Hal ini sesuai dengan potensi kelautan nasional yang sangat besar terutama pada 12 mil laut dan kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
Pengembangan keterkaitan yang saling memperkuat antara kawasan andalan laut dan pulau-pulau kecil lainnya dengan kawasan-kawasan andalan di darat serta simpul-simpul koleksi dan distribusi (pelabuhan) dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada kawasan-kawasan tersebut sekaligus lebih mempersatukan serta menyeimbangkan tingkat perkembangan suatu wilayah baik di darat maupun di laut.
Pendekatan lainnya adalah upaya mendorong perkembangan pada kawasan-kawasan tertinggal dan relatif belum tersentuh oleh progam pembangunan, adalah dengan menggali potensi sumber daya alam dan menciptakan kawasan-kawasan potensi ekonomi baru. Pendekatan yang dinamakan Pengembangan Kawasan Tertinggal ini bertujuan meningkatkan kapasitas ekonomi kawasan di wilayah perbatasan dengan negara tetangga, kepulauan terpencil, kawasan terisolir, kawasan tertinggal lainnya di KTI.
Dengan demikian, pengembangan sosial ekonomi yang selama ini lebih berorientasi ke darat perlu juga dikembangkan dengan mengkaitkannya dengan kawasan-kawasan andalan di laut maupun pulau-pulau kecil di sekitarnya. Hal ini perlu didukung dengan pengembangan kegiaan produksi, pemukiman dan prasarana penduduk seperti jalan, listrik, telepon dan prasarana air, sehingga dapat diterpadukan keterkaitan perkembangan kegiatan produksi, permukiman dan pengembangan prasarana dan sarana. Keseluruhan kebijaksanaan ini perlu direncanakan secara terpadu dan pelaksanaannya di lapangan secara sinkron.
Agar upaya-upaya tersebut dapat efektif dan efisien dibutuhkan berbagai pendekatan baik yang bersifat non-spasial maupun spasial. Secara spasial dibutuhkan pengaturan kegiatan-kegiatan pembangunan yang meliputi :
1. Pengelolaan Kawasan Produksi
2. Penataan Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur dan Transportasi
3. Penatagunaan Sumber Daya Alam
4. Pengelolaan Kawasan Lindung (termasuk kelestarian lingkungan)
Pengaturan keempat aspek ini dalam ruang merupakan cakupan utama dari kegiatan Penataan Ruang.
ISU PENGEMBANGAN WILAYAH DARATAN DAN LAUTAN
Pada umumnya terdapat kondisi-kondisi/fakta-fakta perlunya Penataan Ruang dalam kerangka pengembangan wilayah daratan dan lautan :
1. Tingginya intensitas pembangunan pada wilayah pesisir (Grey Area’ darat dan laut) menyebabkan daya dukung ekosistem pesisir terancam rusak.
Kerusakan ekosistem tersebut meliputi :
i. Pencemaran
ii. Degradasi fisik habitat
iii. Over ekploitasi sumberdaya alam
iv. Konflik penggunaan lahan pembangunan termasuk industri dan pemukiman
Penataan ruang dibutuhkan untuk dapat mengoptimasi intensitas pembangunan dengan memperhatikan batasan ekologis.
2. Disisi lain, wilayah pulau-pulau relatif tidak berkembang (terbelakang) akibat akses terhadap pasar dan pengembangan teknologi, walaupun sebenarnya memiliki potensi SDA yang memadai. Penataan Ruang dibutuhkan untuk meningkatkan akses informasi, investasi dan pasar termasuk melalui pembangunan infrastruktur.
3. Kurang diperhatikannya keterkaitan ekosistem daratan dan lautan, dalam perencanaan tata ruang wilayah. Selama ini pelaksanaan pembangunan lebih berorientasi pada pemanfaatan sumber daya yang ada di daratan, sehingga pola pemanfaatan ruang di kawasan pesisir cenderung tidak memberikan kesempatan yang memadai bagi upaya pemanfaatan sumber daya pesisir dan kelautan. Selain itu, pengelolaan lingkungan di kawasan hulu juga cenderung tidak mempertimbangkan dampak yang diterima oleh wilayah pesisir.
4. Tidak tertutup muculnya permasalahan lain seperti kurang terkoordinasinya program-program pembangan lintas daerah yang dapat menimbulkan konflik antar-daerah otonom dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan kelautan serta penyelesaian dampak lingkungan lintas daerah.
STRATAGI DAN KEBIJAKSANAAN
A. Arahan dan Strategi Pengembangan Kawasan Lindung dan Budidaya
- Kawasan berfungsi lindung
- Perlindungan Kawasan di laut dalam upaya melindungi lingkungan alam dan kekayaan alam meliputi ( i ) Kawasan-kawasan Taman Laut, dan ( ii ) Kawasan-kawasan Tempat Reproduksi Hayati Laut.
- Perlindungan Kawasan Pesisir terutama dalam upaya melindungi Sempadan Pantai, dan Pencemaran.
- Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai
- Perlindungan Kawasan Rawan Bencana Alam seperti Abrasi Laut dan Erosi Pantai.
- Kawasan Budidaya
- Pemanfaatan Ruang dan Sumberdaya di Laut dan di Darat (terutama di daerah pesisir) untuk kegiatan produksi melalui upaya peningkatan keterkaitan yang Sinergis dengan Dampak Lingkungan (Pencemaran dan Erosi) dan Sosial Budaya yang minimal.
- Kawasan budidaya di Laut dan di Darat dikembangkan saling mendukung dengan perkmbangan kegiatan sektor Produksi dan Jasa serta kegiatan Perkotaan dengan memperhatikan Potensi Sumberdaya Alam, Sumberdaya buatan, dan Prasarana Pendukung.
- Peningkatan keterkaitan dan saling menguatkan antara Kawasan Andalan dan Kawasan andalan Laut sesuai dengan unggulannya.
- Pengembangan Kawasan Laut terutama diarahkan untuk optimasi pengelolaan Sumberdaya Kalautan seperti perikanan, pertambangan dan energi, pariwisata dan transportasi.
KONSEPSI PENGEMBANGAN
Secara konspetual pengembangan kawasan daratan yang terkait dengan kawasan laut dapat dilihat pada Gambar berikut :
Adapun prinsip-prinsip penataan ruangnya adalah :
· Penataan ruang wilayah pesisir perlu menetapkan batas-batas daerah pengembangan di lautan dengan prinsip menjamin pemanfaataan yang berkelanjutan.
· Penetapan batas-batas daerah lautan seyogyanya tidak menutup kemungkinan pemanfaatan sumber daya yang berada dalam batas-batas daerah laut oleh masyarakat yang berasal dari wilayah lain diluar batas daerah laut tersebut.
· Perlindungan terhadap habitat yang sensitif dari berbagai aktivitas yang merusak, baik sebagai akibat dari interaksi manusia dengan alam maupun interaksi dalam alam itu sendiri.
· Mengakomodasi berbagai kepentingan yang berbeda dalam satu daerah pantai dan pesisir secara bersinergi satu dengan lainnya, tanpa ada satu pihak yang dirugikan.
· Memungkinkan dibuatnya zona ‘ sanctuary, khususnya untuk daerah laut yag harus dilindungi, terutama bagi ekosistem yang memiliki dampak luas dan penting bagi ekosistem laut lainnya.
· Memberi kesempatan pemulihan area yang telah rusak.
B. Arahan dan Strategi Pengembangan Kota-Kota
- Diupayakan meningkatkan fungsi kota sebagai Pusat Pengembangan ekonomi : Sentra Produksi, Simpul kegiatan Koleksi – Distribusi dan Jasa Transportasi serta keuangan untuk mendukung pengembangan kawasan andalan dan kawasan laut sesuai sektor unggulannya.
- Meningkatkan ketekaitan yang sinergis antar kota-kota Pesisir dan atau Kota Pesisir dengan Kota lainnya sehingga dapat menunjang pertumbuhan dan penyebaran kegiatan produksi.
- Meningkatkan keterkaitan fungsional kota dan desa yang selaras dan saling menguatkan.
C. Arahan dan Strategi Pengembangan Permukiman di Daerah Pesisir
– Pengembangan permukiman sesuai dengan kegiatan sosial budaya masyarakat dengan penyediaan fasilitas yang memadai.
– Pembangunan Perumahan dan Permukiman perlu didukung oleh Ketentuan Tata Bangunan (termasuk teknologi) yang sesuai dengan Daya Dukung (terutama di Pesisir Pantai), Tata Lingkungan, Tata Udara dan Pencahayaan yang baik.
D. Arahan dan Strategi Pengembangan Sarana dan Prasarana Wilayah
- Diupayakan untuk mengembangkan jaingan transportasi (darat dan laut) dan prasarana dan sarana transportasi yang sesuai untuk melayani kegiatan sosial ekonomi, dan mendorong pengembangan wilayah (kawasan-kawasan produksi)
- Pengembangan jaringan kelistrikan dan prasarana serta sarana distribusi air untuk menunjang pengembangan sentra-sentra produksi dan kegiatan sosial budaya masyarakat di pusat-pusat permukiman/perkotaan.
E. Arahan dan Strategi Pengembangan Penataan Ruang
- Upaya untuk mengintegrasikan pengembangan wilayah laut dengan wilayah daratan melalui penataan ruang dalam kerangka kerjasama antar-daerah merupakan suatu langkah strategis yang dapat kita ambil. Upaya ini dapat dijadikan sebagai media untuk menterpadukan potensi dan kepentingan masing-masing daerah dalam suatu dokumen penataan ruang yang bisa dijadikan pedoman untuk menangani berbagai masalah lokal, lintas wilayah, dan yang mampu memperkecil kesenjangan antar wilayah yang disusun dengan mengedepankan peran masyarakat secara intensif.
- Dalam rangka pengembangan dan penataan ruang wilayah pesisir diperlukan adanya keterpaduan program, baik lintas sektor maupun lintas daerah serta kerjasama antar-daerah yang bersebelahan untuk menciptakan sinergi pembangunan. Dalam kerangka tersebut, pelaksanaan pembangunan yang konsisten dengan rencana tata ruang yang telah disusun sangat mendukung terwujudnya keterpaduan pelaksanaan pembangunan.
- Perlu diarahkan untuk menyediakan ruang yang memadai bagi kegiatan masyarakat pesisir yang bersifat spesifik, yakni pemanfaatan sumber daya di laut. Strategi pembangunan yang terlalu berorientasi pada kegiatan darat dalam mengejar pertumbuhan ekonomi selama ini terbukti tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir,namun sebaliknya menjadikan masyarakat pesisir semakin terpinggirkan.
Sudah saatnya bagi kita untuk memberikan perhatian yang lebih besar pada pengembangan kegiatan perikanan beserta industri pendukungnya.
Indonesia Maritime Institute telah melaksanakan Seminar Nasional yang berthema” Membangun Negara Maritime dalam Perspektif Ekonomi, Sosial Budaya, Politik dan Pertahanan” pada tanggal 7 Oktober 2010 di Ged. Balai Kartini. Dalam Seminar Nasional tersebut, bertindak sebagai Keynote Speaker adalah Laksamana TNI Soeparno (Kepala Staf TNI Angkatan Laut).
Pembicara yang hadir dari kalangan Pakar dan Tokoh Maritim Indonesia. Makalah presentasi para narasumber dapat didownload (klik pada nama narasumber):
1. Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh
3. Prof. Dr. Hasyim Djalal
5. Dr. Connie Rahakundini Bakrie
7. Prof. Dr. Dietriech G. Bengen
9. Laksdya TNI (Purn.) Djoko Sumaryono
11. Dirjen Perikanan Tangkap KKP
Kami segenap Pengurus, Dewan Pembinan dan Dewan Pakar Indonesia Maritime Institute mengucapkan terma kasih atas partisipasi dan kehadiran kawan-kawan pemerhati dunia maritim.
Jaya di Laut..Sejahtera di Darat…
Dr. Y. Paonganan
Direktur Eksekutif
JIKA INDONESIAKU NEGARA MARITIM YANG SESUNGGUHNYA
"Album ini ingin aku dedikasikan pada siapapun calon pemimpin bangsa untuk berani bermimpi besar dalam mengamankan aspek maritim kita yang sesungguhnya hebat dan sangat strategis, kan kata Bung Karno juga kalau kita berani bermimpi setinggi langit, ujung ujungnya kita mungkin tersangkut di bintang.... btw, dulu kita jaman perang Trikora juga lagi susah susahnya tetap saja ter-eksis militernya di Asia Tenggara.."
~ Connie Rahakundini Bakrie, M.Si., Ph.D.~
USS Harry S Truman misalnya, adalah nuclear aircraft carrier, officially hurled pada 13 September of 1996, merupakan urutan kedelapan dari Nimitz class yang termodern dikelasnya. Menyikapi energy security doctrin yang diaplikasikan lebih ketat pada seluruh angkatan perang US, maka dalam menjalankan misinya kapal ini beroperasi dengan menggunakan 2 nuclear reactors. USS Harry S Trumman memiliki panjang 332.85 m dengan lebar dek mencapai 78 m, berat 100,000 tons dengan kecepatan mencapai 30 knots dimana mampu memuat total 85 aircrafts.
Sementara, the USS Enterprise atau dikenal sebagai CVN 21, merupakan model terkini yang kelak akan menginspirasi semua aircraft carrier lainnya. Kapal ini akan di launch pada tahun 2014 dan sudah dimulai konstruksinya sejak 2007 yang lalu. USS Enterpirise merupakan kapal dengan jenis carrier yang menggunakan ''a new nuclear generation'' (whatever that means...) dimana memiliki banyak keunggulan dibanding kapal kapal dengan jenis ini yang pernah ada sebelumnya.
Jika memang benar Indonesiaku sesungguhnya adalah negeri maritim,
jika memang benar militernya dijanjikan dibangun menjadi militer yang ''profesional'' sebagaimana agenda dan teriakan reformasi sejak 10 tahun lalu ...
Maka, seharusnya para elit politik dan pemimpin kita sudah harus mampu mencanangkan mimpi, menetapkan target untuk bagaimana membangun keputusan mendirikan armada AL sehebat dan sekuat ini.....
Sehingga,
Indonesiaku negeri maritim
bukanlah hanya sekedar kata kata....
connie rahakundini bakrie, 2008.
all pictures protected by US Navy copyright.
 |  | |
 | ||
 |  |
| | |
| ||
| |
| | |
 | ||
| |
| | |
| ||
| |
| | |
| ||
| |
2 Comments
| | |
| ||
| |
| | |
| ||
| |
| | |
| ||
| |
| | |
| ||
| |
| | |
| ||
| |
| | |
| ||
| |
| | |
| ||
| |
| | |
| ||
| |
| | |
| ||
| |
5 Comments
| | |
| ||
| |
| | |
| ||
| |
2 Comments
| | |
| ||
| |
They operate out of Sumatra, Java Kalimantan, Bali, NTT, Kalimantan, Sulawesi, and PapuaResearch Center located in, Indonesia shore.
When one considers the enormity of the challenges facing society today, we can safely conclude that the time is long overdue for us to reexamine our values, and to reflect upon and evaluate some of the underlying issues and assumptions we have as a society. This self-analysis calls into question the very nature of what it means to be human, what it means to be a member of a "civilization," and what choices we can make today to ensure a prosperous future for all the world's people.
At present we are left with very few alternatives. The answers of yesterday are no longer relevant. Either we continue as we have been with our outmoded social customs and habits of thought, in which case our future will be threatened, or we can apply a more appropriate set of values that are relevant to an emergent society.
Experience tells us that human behavior can be modified, either toward constructive or destructive activity. This is what The Indonesian Maritim Project is all about - directing our technology and resources toward the positive, for the maximum benefit of people and planet and seeking out new ways of thinking and living that emphasize and celebrate the vast potential of the human spirit. We have the tools at hand to design - and build - a future that is worthy of the human potential. The Venus Project presents a bold, new direction for humanity that entails nothing less than the total redesign of our culture. What follows is not an attempt to predict what will be done - only what could be done. The responsibility for our future is in our hands, and depends on the decisions that we make today. The greatest resource that is available today is our own ingenuity.
While social reformers and think tanks formulate strategies that treat only superficial symptoms, without touching the basic social operation, The Venus Project approaches these problems somewhat differently. We feel we cannot eliminate these problems within the framework of the present political and monetary establishment. It would take too many years to accomplish any significant change. Most likely they would be watered down and thinned out to such an extent that the changes would be indistinguishable.
The Indonesian Maritim Project advocates an alternative vision for a sustainable new world civilization unlike any social system that has gone before. Although this description is highly condensed, it is based upon years of study and experimental research by many, many people from many scientific disciplines.
The Indonesian Maritim Project proposes a fresh approach--one that is dedicated to human and environmental concerns. It is an attainable vision of a bright and better future, one that is appropriate to the times in which we live, and both practical and feasible for a positive future for all the world's people.
The Indonesian Maritim Project calls for a straightforward approach to the redesign of a culture, in which the age-old inadequacies of war, poverty, hunger, debt, environmental degradation and unnecessary human suffering are viewed not only as avoidable, but totally unacceptable.
One of the basic premises of The Indonesian Maritim Project is that we work towards having all of the Earth's resources as the common heritage of all the world's people. Anything less will simply result in a continuation of the same catalog of problems inherent in the present system.
Throughout history, change has been slow. Successive groups of incompetent leaders have replaced those that preceded them, but the underlying social and economic problems remain because the basic value systems have gone unaltered. The problems we are faced with today cannot be solved politically or financially because they are highly technical in nature. There may not even be enough money available to pay for the required changes, but there are more than enough resources. This is why The Indonesian Maritim Project advocates the transition from a monetary-based society to the eventual realization of a resource-based global economy.
We realize to make the transition from our present culture, which is politically incompetent, scarcity-oriented and obsolete, to this new, more humane society will require a quantum leap in both thought and action.
An Obsolete Monetary System
The money-based system evolved centuries ago. All of the world's economic systems - socialism, communism, fascism, and even the vaunted free enterprise system - perpetuate social stratification, elitism, nationalism, and racism, primarily based on economic disparity. As long as a social system uses money or barter, people and nations will seek to maintain the economic competitive edge or, if they cannot do so by means of commerce they will by military intervention. We still utilize these same outmoded methods.
Our current monetary system is not capable of providing a high standard of living for everyone, nor can it ensure the protection of the environment because the major motive is profit. Strategies such as downsizing and toxic dumping increase the profit margin. With the advent of automation, cybernation, artificial intelligence and out sourcing, there will be an ever-increasing replacement of people by machines. As a result, fewer people will be able to purchase goods and services even though our capability to produce an abundance will continue to exist.
Our present, outmoded political and economic systems are unable to apply the real benefits of today's innovative technology to achieve the greatest good for all people, and to overcome the inequities imposed upon so many. Our technology is racing forward yet our social designs have remained relatively static. In other words cultural change has not kept pace with technological change. We now have the means to produce goods and services in abundance for everyone.
Unfortunately, today science and technology have been diverted from achieving the greatest good for reasons of self-interest and monetary gain through planned obsolescence sometimes referred to as the conscious withdrawal of efficiency. The monetary system tends to hold back the application of these methods that we know would best serve the interests of people and the environment.
In a monetary system purchasing power is not related to our capacity to produce goods and services. For example, during a depression, there are computers and DVD's on store shelves and automobiles in car lots, but most people do not have the purchasing power to buy them. The earth is still the same place; it is just the rules of the game that are obsolete and create strife, deprivation and unnecessary human suffering.
A monetary system developed years ago as a device to control human behavior in an environment with limited resources. Today money is used to regulate the economy not for the benefit of the general populace, but for those who control the financial wealth of nations.
Resource Based Economy
All social systems, regardless of political philosophy, religious beliefs, or social customs, ultimately depend upon natural resources, i.e. clean air and water, arable land and the necessary technology and personnel to maintain a high standard of living. 
Simply stated, a resource-based economy utilizes existing resources rather than money and provides an equitable method of distributing these resources in the most efficient manner for the entire population. It is a system in which all goods and services are available without the use of money, credits, barter, or any other form of debt or servitude.
Earth is abundant with plentiful resources; today our practice of rationing resources through monetary methods is irrelevant and counter productive to our survival. Modern society has access to highly advanced technologies and can make available food, clothing, housing, medical care, a relevant educational system, and develop a limitless supply of renewable, non-contaminating energy such as geothermal, solar, wind, tidal, etc. It is now possible to have everyone enjoy a very high standard of living with all of the amenities that a prosperous civilization can provide. This can be accomplished through the intelligent and humane application of science and technology.
To better understand the meaning of a resource-based economy consider this: if all the money in the world were destroyed, as long as topsoil, factories, and other resources were left intact, we could build anything we choose to build and fulfill any human need. It is not money that people need; rather, it is free access to the necessities of life. In a resource-based economy , money would be irrelevant. All that would be required are the resources and the manufacturing and distribution of the products.
When education and resources are made available to all people without a price tag, there would be no limit to the human potential. Although this is difficult to imagine, even the wealthiest person today would be far better off in a resource based society as proposed by The Indonesian maritim Project. Today the middle classes live better than kings of times past. In a resource based economy everyone would live better than the wealthiest of today.
In such a society, the measure of success would be based on the fulfillment of one's individual pursuits rather than the acquisition of wealth, property and power.
The Choice Is Ours To Make
Human behavior is subject to the same laws as any other natural phenomenon. Our customs, behaviors, and values are byproducts of our culture. No one is born with greed, prejudice, bigotry, patriotism and hatred; these are all learned behavior patterns. If the environment is unaltered, similar behavior will reoccur.
Today, much of the technology needed to bring about a global Resource-Based Economy exists. If we choose to conform to the limitations of our present monetary-based economy, then it is likely that we will continue to live with its inevitable results: war, poverty, hunger, deprivation, crime, ignorance, stress, fear, and inequity. On the other hand, if we embrace the concept of a global resource-based economy , learn more about it, and share our understanding with our friends, this will help humanity evolve out of its present state.
The only limitations are those we impose upon ourselves. The Indonesian Maritim Project is neither utopian nor Orwellian, nor does it reflect the dreams of impractical idealists. Instead, it presents attainable goals requiring only the intelligent application of what we already know.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar